EDARAN BUPATI MUARO JAMBI NEW NORMAL

FILE UNDUH DISINI

 

BUPATI MUARO JAMBI

PROVINSI JAMBI

 

Sengeti,   04 Juni 2020

Kepada :

 

Yth

:

  1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
  2. Pejabat Struktural dan Fungsional;
  3. Seluruh PNS dan Non PNS;

Lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

 

 

SURAT EDARAN

NOMOR: 336/ORG/VI/2020

 

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DALAM TATANAN NORMAL BARU

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

 

          Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru  serta memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, maka perlu dilakukan perubahan sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat beradaptasi dengan perubahan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19.

          Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Muaro Jambi tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Tatanan Normal Baru di Kabupaten Muaro Jambi dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Non PNS tetap masuk kerja secara normal seperti biasa sesuai jam kerja yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 116 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja, dengan selalu memperhatikan Protokol Kesehatan dalam Pencegaha COVID-19, khusus untuk Upacara rutin Hari Kesadaran Nasional setiap bulan dan Apel Senin sementara waktu ditiadakan sambil menunggu ketentuan lebih lanjut.

 

  1. Masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD)/Kepala Unit Kerja harus melakukan pengawasan dan memonitor di lingkungan kerjanya masing-masing agar penerapan Protokol Kesehatan dalam mencegah COVID-19 tetap berjalan sebagaimana mestinya antara lain:
    1. Tempat Kerja diatur dengan jarak yang aman antara masing-masing pegawai yang mengacu pada prinsip Physical Distancing.
    2. Agar setiap Unit Kerja menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di tempat yang mudah di akses.
    3. Memastikan seluruh sarana dan prasaran kerja yang ada dalam kondisi steril.
    4. Memastikan bahwa seluruh pegawai menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas.
    5. Mengawasi dan memonitor kondisi kesehatan seluruh pegawai. Jika ada Gejala  Batuk, Pilek, atau Sesak Nafas, segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan.
    6. Khusus Organisasi Perangkat Daerah(OPD)/ Unit Kerja yang memberikan Pelayanan Publik secara langsung secara offline agar diatur jarak dan antrian untuk menghindari kerumunan serta keamanan Pegawai yang melayani.

 

  1. Pelaksanaan rapat, pertemuan dan tatap muka agar memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (physical distancing) dan jumlah peserta sesuai dengan kapasitas tempat.

 

  1. Memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan infromasi dan keamanan siber.

 

  1. Perjalanan Dinas dapat dilakukan secara selektif dan sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

 

  1. Bagi seluruh PNS/Non PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diminta ikut serta bersama masyarakat untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan Protokol Kesehatan.

 

  1. Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Kepala Unit Kerja bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing Unit Kerja.

 

  1. Kepada Seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi agar tidak menyebarluaskan berita melalui media Sosial yang tidak jelas sumber kebenarannya terkait COVID-19.

 

  1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020.

 

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MUARO JAMBI,

dto.

     HJ. MASNAH, SE

 

 

 

Tembusan Yth:

  1. Gubernur Jambi di Jambi
  2. Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
  3. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi di Jambi
  4. Arsip

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.