Study Komparatif Penyusunan Laporan Kinerja, SAKIP dan Pelayanan Publik Ke Kabupaten Banyuwangi

Beragam prestasi dan keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di berbagai sektor pembangunan baik infrastruktur, Administrasi, Pelayanan Perizinan dan sebagainya menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten percontohan oleh daerah lain di Indonesia.

Dilatar belakangi dengan prestasi Pemkab Banyuwangi yang kembali meraih nilai A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dua tahun berturut-turut sebelumnya, 2016 dan 2017, Banyuwangi adalah kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih SAKIP A. Maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi menggandeng beberapa OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Pada tanggal 01-03 Juli 2019 untuk ikut "belajar" besama dalam pengelolaan Pemerintah yang baik agar tercapai MUARO JAMBI TUNTAS.

Wakil Bupati Banyuwangi Saat Memberikan Sambutan

Dalam Sambutan Pemkab Banyuwangi terhadap Rombongan Pemkab Muaro Jambi yang disampaikan oleh Wakil Bupati Banyuwangi , Yusuf Widiatmoko, S.Sos ialah "dalam beberapa tahun ini kita jalin kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah. Ego dinas dihapus, ego sektoral dienyahkan. Yang ada adalah ego daerah, yaitu bagaimana membuat Banyuwangi tambah maju,” ujarnya. Dan juga ditambahkan Yusuf , dalam SAKIP, yang jadi fokus adalah target kinerja, bukan siapa dinas pelaksananya. “Karena satu target itu dikeroyok banyak pelaksana, banyak dinas, banyak badan,”

Menurut Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Muaro Jambi Ardiansyah A. Zukri, SE, ME ada lima komponen penting yang dipelajari selama study pembelajaran di Pemkab Banyuwnagi yakni, perencanaan, pengukuran, evaluasi, pelaporan dan capaian kinerja.

“Lima komponen penting dalam penyusunan SAKIP dan PPD, yang menjadi fokus pembelajaran kami, dan pihak tuan rumah secara baik menyampaikan semua materi yang kami pelajari,” tandasnya.

Dalam kegiatan ini hasil yang didapat adalah:

  1. SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
  2. Proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dilaksanakan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara yang berlaku.
  3. Pelaksanaan pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah dilakukan secara berkala setiap bulan dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang secara tepat waktu.
  4. Pendampingan Penguatan SAKIP Pemerintah Daerah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra (Rencana Strategis), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Penetapan Kinerja yang telah disepakati, serta reviu dan evaluasi kinerja.
  5. Dilakukan pengembangan sistem teknologi informasi secara bertahap yang terintegrasi antar instansi pemerintah daerah yang dikoordinir oleh instansi penanggung jawab yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.
  6. Pelaksanaan kegiatan pelatihan berupa motivasi secara emosional dan sprititual yang berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia dilingkup pemerintahan daerah.
  7. Pengembangan aplikasi yang berguna untuk kemudahan dan kelancaran penyebaran informasi antar instansi pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan.
  8. Pemerintah daerah berperan sebagai pilar utama dan tonggak dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan meningkatkan program yang mendukung peningkatan perekonomian daerah.
  9. Pembangunan daerah yang dibagi menjadi tiga prioritas antara lain :
    1. Wajib yaitu pendidikan dan kesehatan.
    2. Unggulan yaitu pertanian, pariwisata dan UMKM.
    3. Penunjang yaitu infrastuktur, perlindungan social, lingkungan hidup, birokrasi.
  10. Pelaksanaan percepatan pelayanan publik antar instansi pemerintah daerah terintegrasi dalam 199 jenis layanan dalam satu tempat secara terpadu.

GALERI FOTO KEGIATAN:

  • Asisten Administrasi dan Umum. Junaidi SP, ME saat meberikan Cindera Mata ke Wakil Bupati Banyuwangi

  • Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Muaro Jambi Ardiansyah A. Zukri, SE, ME saat memberikan Cindera Mata ke Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi

  • Rombongan dipimpin Asisten Administrasi Umum berfoto di Lounge Pelayanan Publik Banyuwangi

  • Rombongan saat berkunjung ke Mall Pelayanan Publik Banyuwangi

 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.